Tkpnews, Palembang – Pemerintah Kota Palembang kini tak main-main soal perlindungan tenaga kerja di sektor konstruksi. Melalui kebijakan tegas, Pemkot memastikan bahwa setiap proyek pembangunan—baik bersumber dari APBD, APBN, maupun kerja sama swasta—wajib menyertakan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak, proyek berisiko ditunda bahkan terancam gagal cair dananya.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi Setda Palembang, Isnaini Madani, saat memimpin rapat monitoring proyek konstruksi bersama sejumlah OPD dan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Aryaduta, Selasa (24/6/2025).
“Kami tidak akan mentolerir proyek yang mengabaikan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Tidak ada perlindungan, tidak ada pencairan dana. Sesederhana itu,” ujar Isnaini dengan tegas di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir, termasuk Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Novri Annur, Kadisnaker Dedi Rediyan, serta Inspektur Kota Palembang Jamiah Haryanti.
Menurut Isnaini, sektor konstruksi adalah salah satu bidang kerja dengan risiko kecelakaan paling tinggi. Karena itu, keikutsertaan dalam program jaminan sosial tidak bisa dianggap sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai kewajiban hukum dan bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja.
Tak hanya itu, Isnaini juga menekankan bahwa instruksi ini sejalan dengan kebijakan nasional, yakni Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 8 Tahun 2023, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan perlindungan sosial di seluruh daerah.
Sebagai langkah konkret, Pemkot akan segera menerbitkan surat edaran resmi yang memperjelas kewajiban tersebut. Selain itu, evaluasi dan pengawasan berkala akan digelar oleh Inspektorat guna memastikan kepatuhan dari setiap OPD teknis.
Isnaini juga mengingatkan bahwa jangan sampai ada tenaga kerja yang tak terlindungi hanya karena kelalaian administrasi proyek. Ia mengajak seluruh jajaran untuk membangun Palembang bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi keadilan dan kesejahteraan sumber daya manusianya.
“Kalau kita ingin Palembang maju dan manusiawinya tumbuh seimbang, ya lindungi dulu yang jadi tulang punggung pembangunan: para pekerja,” tutupnya.
Redaksi: TKPNews
