TKPNews, Palembang – Di tengah kemeriahan persiapan Event Swarna Songket yang digelar 1–2 Agustus 2025, mencuat isu perlakuan diskriminatif terhadap media lokal.
Kebijakan Walikota Palembang Ratu Dewa dianggap memprioritaskan wartawan nasional dan menyingkirkan peran jurnalis daerah yang selama ini setia mengabarkan perkembangan kota.
Dalam rapat persiapan di Ruang Parameswara pada 15 Juli 2025, Ratu Dewa secara tegas meminta agar segala kebutuhan wartawan nasional dipenuhi—mulai dari penginapan, konsumsi, hingga transportasi.
Namun, saat menyinggung media lokal, ia hanya melontarkan kalimat singkat, “Kalau yang lokal bisa lah ya…” sebelum beralih ke pembahasan lain soal keamanan acara.
Kekecewaan media lokal semakin menjadi ketika pada rapat pengamanan di Gedung Bina Praja, 30 Juli 2025, mereka yang mengajukan ID Card khusus peliputan Swarna Songket justru ditolak.
Petugas intel yang membagikan ID menyebut keputusan sudah diatur panitia dan media lokal tidak masuk dalam daftar penerima.
“Kami ini selalu hadir meliput acara Pemkot, dari yang kecil hingga besar. Tapi di event ini, kami bahkan tidak diberi kesempatan. Rasanya seperti dianggap tidak ada,” ungkap salah satu wartawan lokal yang enggan disebutkan namanya.
Kebijakan ini dinilai mencoreng hubungan antara pemerintah kota dengan media daerah. Bahkan, beberapa jurnalis menilai langkah tersebut bertentangan dengan slogan “Palembang BeRDaya, Palembang Sejahtera” yang kerap digaungkan Ratu Dewa sejak Pilwako 2024.
“Jangan hanya mengingat media lokal saat butuh publikasi. Kalau mau membangun kota bersama, semua pihak harus diajak, termasuk kami,” tambah seorang fotografer media lokal.
Di balik gemerlap Swarna Songket, para pewarta daerah kini hanya menjadi penonton di kota sendiri. (*Red/Tkpnews)
